Berita

JAKARTA - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar Bedah Kamus Istilah Pengembangan Wilayah di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/2). Acara tersebut dihadiri langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan serta jajaran pejabat di Kementerian PUPR.  Dalam sambutannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang diterbitkan Kementerian PUPR diharapkan dapat menjadi referensi bersama dalam pemahaman terkait pengembangan wilayah. “Saat ini ilmu kewilayahan diterapkan Kementerian PUPR untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, membangun konektivitas serta merespon permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah dan kota yang muncul,” paparnya. Untuk itu, lanjut Basuki, pihaknya mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut sebagai upaya sosialiasi dan penyamaan persepsi sekaligus review terhadap materi kamus, sehingga dapat diperoleh berbagai input untuk penyempurnaannya. Sebelumnya, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka acara mengatakan,  BPIW lahir pada tahun 2015 sebagai inovasi kelembagaan di Kementerian PUPR yang diamanatkan untuk menerpadukan perencanaan infrastruktur dan menskinronkan program yang berbasis pendekatan wilayah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lanjut Rido, BPIW Kementerian PUPR telah menyusun berbagai konsepsi baru sebagai tools menerpadukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Konsepsi tersebut melahirkan berbagai terminologi dan istilah kewilayahan baru yang memungkinkan belum dikenal secara luas. “Terminologi multi-disiplin itu digunakan secara masif di berbagai produk utama BPIW Kementerian PUPR, khususnya Masterplan dan Development plan. Untuk menghindari adanya multi-konsepsi terhadap istilah atau terminologi pengembangan wilayah, dokumen perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW sehingga disusun dalam kamus istilah pengembangan wilayah pada 2016,” jelasnya.   Ia berharap, kamus tersebut menjadi acuan dan alat komunikasi antara pemerintah, akademisi, badan legislatif, maupun masyarakat untuk memahami istilah atau terminologi yang sering digunakan dalam teori, praktik, maupun kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia. DI tempat sama, Sekretaris BPIW yang juga Panitia Pelaksana, Dadang Rukmana menyatakan, teori dan konsep pengembangan wilayah yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur cakupannya multi-disiplin keilmuan, sehingga kerap menimbulkan multi-konsepsi terhadap istilah-istilah atau terminologi pengembangan wilayah tersebut. “Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang dibedah ini telah diterbitkan Kementerian PUPR tahun 2016,” terangnya. Ia menerangkan, Bedah Kamus ini bertujuan untuk menyosialisasikan sekaligus mereview Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, guna mendapatkan penyempurnaan kedepannya. Adapun narasumber yang hadir untuk membedah kamus tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat PII, Dr Hermanto Dardak, Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Kawasan Strategis Reala Estate Indonesia, Ir Hari Ganie, Akademis Institut Teknologi Bandung, Prof. Tommy Firman, Akademisi Universitas Udayana, Dr Ngakan Ketut Acwin serta Kepala Bidang Kawasan Strategis Ekonomi, Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Kartika Listriana. Tommy Firman mengatakan, perkembangan pengembangan wilayah saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu, kamus yang disusun perlu mendapat revisi secara berkala. “Dalam kamus yang relatif kecil ini, tidak mungkin masuk seluruh istilah kata-kata mengenai pengembangan wilayah,” terangnya. Tommy mengaku mengapresiasi hadirnya kamus tersebut. Pasanya, kehadiran kamus tersebut akan banyak membantu kalangan yang bergelut di bidang perencana pengembangan infrastruktur wilayah dan masyarakat luas. “Kedepan kamus tersebut diharapkan dapat menampung banyak kata-kata yang terkait istilah pengembangan wilayah yang belum masuk (kamus,-red),” terangnya. Pembedah kamus penutup, Hermanto Dardak menjelaskan, metode pengembangan infrastruktur dan wilayah di Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan, yakni metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kepala BPIW Periode 2015-2016 ini menjelaskan, kesamaan persepsi terhadap istilah pengembangan memiliki peranan yang penting karena akan berdampak terhadap penerapan pengembangan infrastruktur dan wilayah. Menurutnya, inovasi yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR perlu diapresiasi bersama. “Sambil diharapkan kamus tersebut senantiasa mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan,” papar Dardak. Usai bedah kamus, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan Distinguished Honorary Fellow kepada Menteri PUPR dari ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO). Penghargaan tertinggi dari AFEO tersebut diterima langsung Menteri PUPR berkat keberhasilannya dalam membangun infrastruktur yang efektif dan bermanfaat secara luas, yakni Jalan Lingkar Nagreg di Kabupaten Bandung dan Jembatan Merah Putih di Ambon. Selain itu ada juga, penyerahan Honorary Member kepada Rektor ITB dari AFEO serta pengukuhan pengurus Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan PII. Dalam acara ini para tamu undangan dari jajaran Kementerian PUPR diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan pengurus Asosiasi Profesi seperti Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (ALSI), Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Nasional Konsutan Indonesia (Inkindo), serta beberapa praktisi pengembangan wilayah.(tim/infoBPIW)